Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan Dihapus

Pemerintah lewat Departemen Sosial kembali memperbarui informasi Penerima Dorongan Iuran Jaminan Kesehatan( PBI- JK) per 1 Oktober 2019. Memang penerima bantuan iuran BPJS kesehatan dihapus oleh pemerintah.

Bersumber pada Keputusan Menteri Sosial RI No 109/ HUK/ 2019 tentang Pergantian Informasi Partisipan Penerima Dorongan Iuran Jaminan Kesehatan Tahun 2019 Sesi Kedelapan, sebanyak 4. 683. 682 jiwa namanya telah dihapus dari catatan penerima dorongan iuran kesehatan.

BPJS Kesehatan juga sudah melaksanakan koordinasi internal guna melaksanakan sosialisasi ke warga dan konsolidasi dengan pemerintah wilayah serta pemangku kepentingan terpaut.

Bagi Deputi Direksi Bidang Kepesertaan BPJS Kesehatan, Bona Devita, grupnya sudah melaksanakan SK Mensos serta memperbarui informasi partisipan PBI. Dengan demikian, partisipan yang namanya tidak didaftarkan kembali dalam PBI wajib membayar iuran kesehatan secara mandiri buat senantiasa menjajaki program JKN.

Dipaparkan oleh Bona, pembaruan informasi sudah melewati proses validasi serta verifikasi yang dicoba oleh pemerintah secara berkala. Sepanjang ini BPJS Kesehatan bersama dengan Departemen Sosial serta Departemen Dalam Negara lewat Direktorat Jenderal kependudukan serta Pencatatan Sipil( Dukcapil) terus melaksanakan upaya revisi informasi partisipan JKN- KIS.

Pembaruan informasi partisipan, ialah perihal yang teratur dicoba mengingat informasi kepesertaan Program JKN- KIS yang sangat dinamis.

” Misalnya dari informasi kami temukan terdapat mutasi kepesertaan, entah itu sebab pergantian taraf hidup jadi sanggup, telah terdaftar bagaikan partisipan Pekerja Penerima Upah( PPU), wafat dunia, serta lain sebagainya, hingga namanya hendak dihapus dari PBI,” katanya dikala ditemui Okezone di Kantor Pusat BPJS Kesehatan.

” Berikutnya Departemen Sosial hendak melaksanakan pembaharuan secara berkala buat mengisi kekosongan judi via pulsa informasi partisipan PBI sampai kuota terpenuhi buat dikasih dorongan oleh pemerintah,” tambah ia.

Oleh karenanya, pembaruan informasi partisipan PBI tidak hendak mengganti informasi partisipan PBI APBN tahun 2019. Karena jumlahnya hendak senantiasa 96, 8 juta jiwa. Partisipan PBI yang tidak lagi terdaftar digantikan oleh partisipan baru yang penuhi ketentuan serta kriteria.

Sedangkan itu, untuk warga yang telah tidak lagi jadi partisipan PBI serta sanggup membayar iuran JKN- KIS buat dirinya sendiri ataupun keluarga, hingga dapat alihkan tipe kepesertaan ke segmen lain.

Ada pula segmennya merupakan Pekerja Bukan Penerima Upah( PBPU) ataupun partisipan mandiri. Nantinya partisipan leluasa memilah hak kelas rawat yang disesuaikan dengan keahlian membayar iuran. Karena penerima bantuan iuran BPJS kesehatan dihapus oleh pihak pemerintahan.

” Partisipan yang bergeser ke segmen PBPU, kartunya dapat langsung diaktifkan tanpa menunggu masa verifikasi registrasi sepanjang 14 hari. Mereka cuma tinggal tiba ke kantor BPJS terdekat bawa kartu keluarga, KTP elektronik, mengisi catatan formulir, fotokopi novel tabungan, serta pesan kuasa buat auto debet pembayaran iuran. No pesertanya masih sama,” ucap Bona.

Tetapi, syarat itu cuma berlaku paling lambat satu bulan semenjak kepesertaannya bagaikan PBI APBN dinonaktifkan. Sehabis melalui satu bulan, hingga partisipan wajib menunggu verifikasi terlebih dulu.

Sebaliknya untuk partisipan yang segmennya berganti jadi Pekerja Penerima Upah( PPU), hingga iuran dibayarkan oleh kantor tempatnya bekerja.

Di sisi lain, apabila nyatanya partisipan tidak sanggup membayar iuran secara mandiri serta tidak bekerja, hingga dapat kembali dipastikan dengan metode mendaftarkan diri serta keluarganya ke dinas sosial ataupun dinas kesehatan setempat. Registrasi itu dimaksudkan supaya iurannya dibayarkan oleh pemerintah wilayah.

“ Jika partisipan telah lapor ke dinas sosial serta nyatanya masih penuhi ketentuan bagaikan PBI, namun ketersediaan anggaran pemda belum mencukupi, hingga dinas sosial dapat menganjurkan partisipan tersebut ke Departemen Sosial buat jadi partisipan PBI pada periode berikutnya,” pungkas Bona.

Untuk warga yang mau mengenali status kepesertaannya dalam JKN bisa menghubungi Dinas Sosial Kabupaten/ Kota setempat, BPJS Kesehatan Care Center 1 500 400, Kantor Cabang BPJS Kesehatan setempat, ataupun lewat media sosial formal BPJS Kesehatan dengan menginfokan kartu bukti diri diri semacam KTP ataupun Kartu Keluarga( KK).